Perilaku Kontraproduktif (Contraproductive Behavior)


PENGERTIAN PERILAKU KONTRAPRODUKTIF (CONTRAPRODUCTIVE BEHAVIOR)

Menurut Levy & Ritti (2003), perilaku kontraproduktif merupakan perilaku karyawan yang berupa perilaku mencuri/maling (theft), perilaku sabotase (sabotage), pemerasan (blackmail), penyuapan (bribery) dan perilaku menyerang orang lain (aggression).

Dalam pengertian yang kita pahami sehari-hari, perilaku mencuri/ maling/manipulasi uang dan penyuapan disebut juga dengan istilah korupsi yang memiliki pengertian yang paling sempit yakni menguasai uang yang bukan haknya sehingga merugikan institusi tempat pelakunya bekerja. Dari berbagai kasus, diketahui bahwa pelaku-pelakunya datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat direktur utama, manajer, pimpinan proyek, pengawas hingga level pelaksana teknis atau pekerja di lapangan (Meliala, 1998).

Ada kaitan antara modus (cara melakukan) manipulasi, nilai uang yang dimanipulasi dan status sosial pelakunya, yaitu semakin tingginya status sosial sang pelaku manipulasi diduga akan berkaitan dengan semakin besarnya nilai uang yang dapat diselewengkan. Demikian pula halnya dengan modusnya yang cenderung semakin canggih dan kompleks.

Menurut Alatas (1975, dalam Meliala, 1998), perilaku korupsi (mencuri, penyuapan, dan sejenisnya) dikatakan telah berkembang menjadi fenomena yang bercirikan sebagai berikut :

  • Senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
  • Pada umumnya berlangsung dengan penuh kerahasiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan berurat-berakar sehingga individu-individu yang melakukannya tidak mengganggap perlu menyembunyikan perbuatan mereka.
  • Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal-balik.
  • Pelakunya biasanya menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hokum.
  • Mereka yang terlibat adalah kalangan yang walaupun setuju dengan keputusan-keputusan yang tegas namun berharap masih bisa dipengaruhi sesuai kepentingan mereka.
  • Mengandung penipuan, biasanya terhadap lembaga publik atau masyarakat umum.
  • Pada dasarnya adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
  • Setiap bentuknya melibatkan fungsi berganda yang kontradiktif dari pihak yang melakukannya.
  • Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tataran masyarakat dan menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus pihak tertentu.

Berdasarkan pandangan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian dan batasan dari perilaku kontraproduktif adalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh karyawan melalui penerimaan uang dengan cara-cara yang melanggar prosedur/ ketentuan perusahaan (tidak sah).

Contoh perilaku kontraproduktif dari karyawan operasional di suatu perusahaan pengelola jasa perparkiran di Jakarta, antara lain dengan cara-cara :

  • Mengangkat “boom-gate” dengan tangan bukan mesin (biasanya dilakukan oleh 2 orang karena berat).
  • Menerima pembayaran dari kendaraan parkir
  • Menggunakan tiket langganan pada kendaraan yang “menginap” (over-night)
  • Mengeluarkan kendaraan dengan tiket gratis (pada kasus ada input mobil kepuar tetapi tidak ada fisik mobil di lokasi parkir).
  • Memalsu tiket parkir kendaraan (stempel palsu).
  • Pembongkaran (hacking) program komputer pada mesin tiket parkir.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUNCULNYA PERILAKU KORUPSI/MANIPULASI UANG SEBAGAI PERILAKU KONTRAPRODUKTIF

Perilaku korupsi/manipulasi uang sesungguhnya dapat dikaji dari sudut pandang lingkungan atau tempat terjadinya perilaku tersebut. Beberapa instansi pemerintah misalnya dikenal memiliki “reputasi” tertentu dalam hal korupsi yang dilakukan oleh karyawannya.

Namun demikian, bukannya tidak ada lingkungan kerja tertentu di perusahaan swasta yang tidak mendukung munculnya korupsi. Mungkin yang berbeda dengan fenomena di birokrasi pemerintahan adalah jenis penyebabnya. Di kalangan swasta, korupsi umumnya baru dapat terjadi bila terdapat pengawasan yang lemah, persaingan yang ketat, adanya kesempatan, kelihaian melakukan manipulasi dan sebagainya (Tempo, 19 Februari 1983. dalam Meliala, 1998).

Secara psikologis, fenomena “menyimpang” seperti terdapat di lingkungan kerja pemerintahan maupun swasta tersebut juga dapat dibahas dalam konteks perilaku kelompok (group behaviour). Pada situasi terdapatnya kesempatan (opportunity) akibat lemahnya kendali kelompok (group control), akibat ketidakpaduan antara kata dan perbuatan (inconsistency) antar anggota, demikian pula akibat persaingan ketat dalam mengejar tujuan materi (material-led competition), diduga kuat gampang memunculkan perilaku yang tidak mengindahkan norma dan nilai setempat.

Sebaliknya, kuatnya kendali kelompok, mengingat adanya kohesivitas kelompok yang tinggi, juga dapat menjadi predisposisi bagi timbulnya korupsi. Hal itu terjadi bila ada anggota kelompok yang pada dasarnya tidak ingin melakukan hal itu, lalu terpaksa melakukan penyesuaian diri (conformity) guna terhindar dari tekanan kelompok atau group pressures (Aronson, 1984, 22-25, dalam Meliala, 1998).

Pada akhirnya dapat dikatakan, terlepas dari lingkungan kerja birokrasi atau swasta, pastilah terdapat karakteristik lingkungan tertentu yang mengembangkan berbagai predisposisi bagi lahirnya korupsi (Tempo, 19 Februari 1983 dalam Meliala, 1998). Bila dilihat secara umum, maka karakteristik tersebut adalah (Singgih, 1993, dalam Meliala, 1988) :

  • Kelemahan dalam pengawasan
  • Masih terdapatnya atasan yang tidak mampu melaksanakan fungsinyasebagai pengawas atas aktivitas bawahannya.
  • Kekurangberanian  atasan mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang korupsi.
  • Gaji/penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar menurut indicator kesejahteraan karyawan.
  • Tidak diterapkannya secara konsisten sistem alih tugas jabatan (mutasi, promosi, degradasi).
  • Penggunaan berbagai sarana komunikasi dan informasi canggih yang mempermudah dilakukannya korupsi.

Selanjutnya, ada kalangan yang menduga, motif terkuat dalam melakukan korupsi adalah motif memperkaya diri sendiri. Tetapi, ada pula yang berpikir bahwa sepanjang dilakukan secara terbatas, maka motif korupsi tentunya hanya terbatas pada upaya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Pandangan “relativisme” tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan jumlah perilaku yang dianggap korupsi atau bukan korupsi. Sebagai suatu perbuatan yang memiliki norma menyimpang (deviant norm), pandangan relative ini potensial menimbulkan kekaburan ataupun kerancuan, yang mana dari sudut pelakunya dapat dipakai sebagai pembenaran atau justifikasi guna melakukan korupsi.

Sebagai suatu gejala sosial, seperti sudah diuraikan, perilaku korupsi memang amat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kesempatan/ peluang, “budaya”, status sosial, motif dan gaya hidup, yang pada intinya mengacu pada upaya pemuasan nafsu konsumerisme individu (Sukardi, 1990, dalam Meliala, 1998).

Dalam kaitan ini, Alatas (1975, h. 46, dalam Meliala, 1998) memiliki daftar penyebab korupsi/manipulasi uang sebagai perilaku kontraproduktif yang meliputi unsur pribadi dan lingkungan :

  • Kelemahan pendidikan, pengajaran agama dan etika.
  • Feodalisme, sebagai unsure yang tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
  • Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi perilaku yang menjinakkan korupsi.
  • Kemiskinan pelakunya.
  • Tidak adanya hukuman yang keras.
  • Langkanya lingkungan yang subur bagi perilaku anti korupsi.
  • Struktur pemerintahan.
  • Terjadinya perubahan radikal dalam struktur masyarakat yang memungkinkan munculnya korupsi sebagai penyakit transisional.

Untuk konteks Indonesia, hidupnya budaya patrimonial yang menempatkan atasan sebagai “bapak” dan bawahan sebagai “anak”, mau tak mau, harus juga diakui kehadirannya. Dalam paham ini, sebagaimana layaknya seorang bapak, atasan harus mengayomi anak-anaknya dari marabahaya. Dari hubungan tersebut, muncullah “kekuasaan” yang konkrit (Anderson, 1984, h. 51, dalam Meliala, 1998). Untuk itu, sebagai balas jasa, anak-anak harus memberi “upeti” kepada bapak. Hal ini juga dimungkinkan berkat adanya pemahaman bahwa harta pribadi pada dasarnya adalah juga harta komunal. Pada konteks dewasa ini, pemberian upeti tersebut telah dianggap termasuk kategori korupsi/ manipulasi.

Budaya patrimonial juga kerap sulit melihat perbedaan antara milik pribadi dan milik bersama maupun perbedaan antara “milikmu” dan “milikku”. Terhadap pemegang kekuasaan, adalah “abash” atau legal bila mempergunakan segala sumber atau akses yang dikuasainya dalam rangka pemusatan atau penonjolan “kekuasaannya” (Anderson, 1984, h. 53, dalam Meliala, 1998). Hal mana mengakibatkan, antara lain, tingginya kecenderungan dalam penggunaan fasilitas Negara oleh pejabat yang disertai dengan lemahnya control.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi/manipulasi uang adalah:

a.   Faktor Individu :

  • Kemiskinan pelakunya.
  • Kelihaian pelakunya.
  • Penggunaan teknologi canggih yang mempermudah korupsi.

b.   Faktor Kelompok :

  • Lemahnya pengawasan dari atasan.
  • Atasan tidak mampu melaksanakan fungsinya.
  • Atasan kurang berani bertindak tegas pada bawahan korupsi.
  • Ketiadaan/kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci.
  • Kohesivitas kelompok yang tinggi.
  • Persaingan yang ketat.

c. Faktor Pekerjaan dan Organisasi :

  • Gaji/penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar.
  • Sistem alih tugas jabatan tidak diterapkan secara konsisten.
  • Tidak adanya hukuman/sanksi yang keras.
  • Adanya kesempatan.

d.   Faktor Luar Organisasi (Lingkungan) :

  • Lemah/kurangnya pendidikan, pengajaran agama dan etika.
  • Feodalisme, unsur tidak menggugah kesetiaan & kepatuhan.
  • Langkanya lingkungan yang subur bagi perilaku anti korupsi.
  • Terjadinya perubahan radikal dalam struktur masyarakat.
  • Budaya patrimonial.

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENCEGAH MUNCULNYA PERILAKU MENCURI/ MANIPULASI UANG SEBAGAI PERILAKU KONTRAPRODUKTIF

Betapa pun tidak pernah dilakukan penelitian yang mendalam, namun diyakini bahwa ternyata tidak semua orang yang memiliki predisposisi melakukan korupsi ternyata benar-benar melakukan korupsi. Sebaliknya, juga terdapat cukup banyak masyarakat yang tidak memiliki predisposisi seperti disebut oleh Alatas di bagian terdahulu, namun memiliki angka korupsi sama atau bahkan lebih tinggi dibanding masyarakat Indonesia pada umumnya. Singkatnya, terdapat faktor-faktor tertentu, atau kombinasinya, yang membuat individu melakukan atau tidak melakukan korupsi.

Faktor-faktor individual seperti tingkat tertentu dari pertimbangan moral seseorang, mungkin dapat dikatakan sebagai yang menghambat seseorang melakukan perilaku menyimpang (Kohlberg, 1976, h. 31-53, dalam Meliala). Dalam hal ini, bagi sekalangan orang dengan struktur moral tertentu, korupsi rupanya masih dikategorikan perilaku menyimpang yang harus dijauhi (v.d. Heuvel, 1980). Demikian pula dengan tingginya penghayatan keagamaan dan motif kejujuran (Alatas, 1975, h. 70-75, dalam Meliala, 1998).

Mereka yang tidak memberikan penilaian tinggi pada materi dan tinggi penghayatannya pada agama (Rokeach, 1973 & 1969), juga diketahui memiliki predisposisi rendah untuk berperilaku menyimpang. Dikatakan oleh Tyler (1990, h. 80-83, dalam Meliala, 1998), kualitas-kualitas pribadi tersebut biasanya berkorelasi dengan perilaku yang menjauhi perbuatan yang dianggap negatif tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mencegah/menghambat terjadinya korupsi/ manipulasi uang sebagai perilaku kontraproduktif adalah: (a) tingkat pertimbangan moral tertentu (Kohlberg, 1976); (2) tingkat struktur moral tertentu (v.d. Heuvel, 1980); (3) tingginya penghayatan keagamaan (Alatas, 1975 & Rokeach, 1973 & 1969); (4) tingginya motif kejujuran (Alatas, 1975); dan (5) tidak memberikan penilaian tinggi pada materi (Rokeach, 1973 & 1969).

Bahan Bacaan :

  • Kurnia, Adil. 2006. Rancangan Program Pelatihan Peningkatan Motivasi dan Etos Kerja Dalam Rangka Pencegahan Perilaku Kontraproduktif Pada Karyawan PT. X. Tugas Akhir. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
  • Levy, Steve & Ritti, R. Richard. 2003. Instructor Manual for The Ropes to Skip and Ropes to Know. Sixth Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc.
  • Meliala, Adrianus. 1998. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Terhadap Korupsi. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Join 77 other followers